PN Menggala Melakukan Sidang Lapangan di Lahan Sengketa di Panaraganjaya



PN Menggala dan BPN Menggala disaksikan kuasa hukum kedua belah pihak yang bersengketa saat melakukan sidang tempat (PS) di lahan seluas 23 hektare di kelurahan Panaraganjaya, Rabu (27/9/2017). (Foto:Lampost/A.Sobirin)

PN Menggala Melakukan Sidang Lapangan di Lahan Sengketa di Panaraganjaya

PANARAGAN (Lampost.co)--Pengadilan Negeri (PN) Menggala melakukan sidang lapangan pemeriksaan setempat (PS) di lokasi yang disengketakan oleh dua keluarga seluas 23 ribu meter persegi di Kelurahan Panaraganjaya, Kecamatan Tulangbawang Tengah.
Ahli waris H. Sayuti Safruddin, warga Panaraganjaya selaku tergugat dan Gustami, warga Sukarame Bandar Lampung selaku penggugat.
Sidang PS pengukuran lokasi dilakukan oleh Badan Bertanahan Nasional (BPN), disaksikanoleh kuasa hukum masing-masing pihak penggugat dan tergugat, pihak kepolisian dan pamong setempat.
Usai melakukan sidang PS, Muhammad Juanda Farizi selaku hakim anggota, kepada lampost.co menjelaskan, sidang tersebut dilakukan untuk melakukan cek lokasi dan pengukuran obyek yang disengketakan antara perkara nomor 10/PDt.G /2017/PN.MGL.
"Hasilnya tadi hanya pengukuran saja, mengukur batas-batas sesuai tidak dengan punya penggugat dan pihak tergugat," ujar Farizi, Rabu (27/9/2017).
Selanjutnya pihak BPN Menggala yang akan mengumumkan hasilnya secara resmi di persidangan selanjutnya.

"Hasil pengukuran hari ini akan ditentukan oleh pihak BPN yang akan diputuskan pada sidang berikutnya pada tanggal 11 Oktober 2017," kata dia.
Sebelumnya pihak tergugat melalui kuasa hukumnya, Rozali kepada lampost.co mengatakan bahwa lokasi yang disengketakan sebelumnya telah digugat oleh keluarga ahli waris dan dinyatakan kalah dengan putusan Mahkamah Agung (MA) melalui surat nomor putusan perkara 445 K / TUN / 2016 tanggal 28 Desember 2016, menyatakan bahwa tanah tersebut benar dan sah milik ahli waris H. Sayuti Safruddin.
"Yah itu ada, tapi saya selaku anggota majelis tidak bisa berbicara, nanti langsung saja ke Humasnya di pengadilan negeri Menggala," kata hakim anggota.
Adanya gugatan sebelumnya yang telah dinyatakan mendapat putusan tetap dari Mahkamah Agung tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum pihak penggugat.
"Oh itu tidak ada hubungannya, dulu itu tentang PTUN tentang penerbitan sertifikat dan luasnya pun tidak dua hektare, tapi kurang lebih 18 hektare, gugatan kami ini masalahnya perbuatan melawan hukum, menguasai hak orang lain," kata Nurul hidayah, kuasa hukum penggugat.
Share on Google Plus

About Lampung Channel Televisi

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.